AYOSUROBOYO |Era pengelolaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia resmi memasuki babak baru.
Tahun anggaran 2026 ini pemerintah mulai mengambil langkah besar merombak total sistem pembayaran dana pensiun ASN.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menetapkan peralihan dari skema pembayaran dana pensiun lama Pay as You Go ke sistem pembayaran dana pensiun baru yang disebut Fully Funded. Keputusan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan reformasi besar yang akan menentukan keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang.
Sudah puluhan tahun Indonesia menggunakan sistem pembayaran dana pensiun Pay as You Go, yaitu mekanisme di mana dana pensiun PNS dibayarkan langsung dari APBN setiap tahun.
Pembayaran dana pensiun Pay as You Go, artinya pajak yang hari ini dibayar oleh masyarakat dipakai untuk membiayai pensiunan yang sudah tidak lagi bekerja puluhan tahun. Dan yang menjadi masalah jumlah pensiunan kian terus bertambah sementara jumlah pegawai aktif tidak tumbuh sebanding dengan demikian beban APBN membengkak hingga ratusan triliun rupiah per tahun dan berpotensi menjadi bom waktu fiskal.
Adanya kondisi tersebut pemerintah menilai sistem pembayaran dana pensiun lama sudah tidak berkelanjutan.
Dalam skema pembayaran pensiun baru” Fully Funded, dana pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN. Setiap PNS, sejak masih aktif bekerja, akan dipotong untuk menyisihkan sebagian gajinya sebagai iuran pensiun lalu pihak Pemerintah ikut menambahkan kontribusi sebagai pemberi kerja.
Dana yang terkumpul ini kemudian dikelola dan dikembangkan melalui investasi jangka panjang oleh PT Taspen. Dengan mekanisme ini, uang pensiun yang diterima pegawai saat ini bukan berasal dari pajak generasi berikutnya, melainkan dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan dana milik pegawai itu sendiri.
Negara tidak lagi “kaget” saat harus membayar pensiun besar di masa depan, karena kewajiban tersebut sudah disiapkan sejak awal.
Penerapan aturan ini dibedakan antara PNS baru dan PNS lama. Bagi ASN yang diangkat mulai 2025–2026 ke atas, skema pembayaran dana pensiun Fully Funded berlaku penuh. Gaji mereka akan dipotong untuk iuran pensiun, namun pemerintah juga menambahkan setoran ke rekening dana pensiun masing-masing pegawai.
Struktur gaji baru dengan sistem single salary dirancang agar potongan ini tidak menurunkan daya beli secara signifikan.
Sementara, bagi PNS yang lama sudah puluhan tahun silam sebelum aturan ini berlaku, pemerintah menerapkan masa transisi. Hak pensiun mereka tetap dijamin, namun pengelolaannya mulai dipisahkan dari belanja rutin APBN dan dialihkan ke skema investasi jangka panjang. Dengan kata lain, tidak ada hak yang dihapus, tetapi cara pengelolaannya dibuat lebih sehat dan terukur.
Daya tarik terbesar dari sistem pembayaran dana pensiun baru” Fully Funded adalah potensi manfaat pensiun yang lebih besar dan fleksibel.
Jika pada sistem lama pembayaran dana pensiunan pihak PNS menerima uang bulanan dengan nilai terbatas, pada skema pembayaran dana pensiun baru ini memungkinkan pencairan dana dalam jumlah besar sekaligus (lump sum) di masa pensiun.
Opsi ini mirip dengan pesangon di perusahaan swasta atau BUMN. Selain itu, peserta juga tetap bisa memilih skema pembayaran dana pensiun anuitas untuk menerima pembayaran bulanan sesuai kebutuhan. Namun, perubahan besar ini juga menuntut pengelolaan yang sangat hati-hati.
PT Taspen memegang peran sentral sebagai pengelola dana pensiun ASN. Untuk mencegah risiko penyalahgunaan atau gagal kelola seperti yang pernah terjadi pada beberapa kasus investasi negara, pemerintah membentuk dewan pengawas independen dan membatasi instrumen investasi pada sektor berisiko rendah hingga menengah, seperti Surat Berharga Negara dan saham-saham unggulan.
Pada akhirnya, reformasi dana pensiun PNS 2026 adalah langkah berat namun tak terelakkan. Pemerintah memilih bersikap realistis demi menjaga kesehatan APBN dan memastikan hak pensiun tetap terbayar di masa depan.
Bagi para ASN, kebijakan ini menjadi pengingat bahwa kesejahteraan hari tua kini semakin bergantung pada kedisiplinan iuran bulanan dan pemahaman finansial pribadi, bukan hanya semata mengandalkan negara.
