Ayosuroboyo | Menteri Keuangan Sri Mulyani, menghadiri rapat kerja Komite IV DPD-RI, bersama dengan Deputi Gubernur Senior bank indonesia (BI), Destrydamayanti dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenasri, Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, di Senayan, Jakarta, (2/9/2024).
Mengenai rancangan APBN TA 2025 , Sri Mulyani memaparkan mencakup tantangan perekonomian dan kinerja fiskal, arah dan strategi kebijakan fiskal di tahun 2025, hingga harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Sebagai senator Indonesia, DPD mengemban amanah sebagai ujung tombak sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah termasuk dalam sektor keuangan dan fiskal.
Beberapa poin utama yang kami bahas meliputi peningkatan alokasi anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) serta penguatan sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah. Namun, setiap transfer ke daerah tetap harus dipastikan digunakan secara efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional sehingga arah kebijakan TKD tahun 2025 untuk pemerataan dan pelayanan dasar publik dapat terwujud.
Baca berita: Didukung Resmi Golkar, Pasangan Bacagub Bacawagub Jawa Timur Khofifah- Emil Siap Bertarung pada Pilkada 2024
Selain itu, pengembangan program perlindungan sosial berkelanjutan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi kami sepakati harus terus dikembangkan.
Menurut, Sri Mulyani, selaras, iklim investasi di daerah juga harus terus dikembangkan, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Baca Artikel : Dugaan Maladministrasi Seleksi DPD RI, Bawaslu Jatim Mengaku Kondang Kusumaning Ayu Masih Terima Gaji
Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas seluruh masukan, pertanyaan, dan saran yang membangun para Senator Indonesia. Ini merupakan sinergi yang apik dalam bersama-sama menjaga dan merawat negara kita Indonesia tercinta, tukasnya,dari Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (bumiarjo1).
#Rapat Kerja DPD-RI
#Sri Mulyani
#Kebijakan Fiskal 2025
@dpdri
