AYOSUROBOYO | Jakarta – Naniek S Deyang, Wakil Ketua Bidang Investigasi Badan Gizi Nasional (BGN), memberikan tanggapan keras terhadap tudingan Ketua BEM UGM, Tyo, yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai “Maling Berkedok Gizi”.
Melalui akun Facebook pribadinya, Wakil Ketua Bidang Investigasi Badan Gizi Nasional (BGN), Naniek menantang pihak-pihak yang menuduh untuk membuktikan di mana letak kebocoran anggaran MBG tersebut.
Naniek merinci jika dalam anggaran per porsi MBG berkisar Rp13.000 hingga Rp15.000. Sedangkan bagi kategori Rp13.000, rincian alokasinya adalah : Rp 8.000, untuk bahan baku makanan lalu, Rp3.000, Operasional (gaji relawan, BPJS ketenagakerjaan ) hingga sewa mobil, listrik dan gas, sedangkan, Rp, 2.000, Insentif untuk yayasan/mitra yang telah berinvestasi membangun dapur (Satuan Pelayanan Makanan Bergizi/SPPG).
Selanjutnya dari sistem pengawasan dan Investasi Swasta, Naniek turut menjelaskan bahwa uang tersebut dikirim langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening bersama (VA) di setiap dapur yang mana pengelolaannya dijaga oleh tiga unsur dari BGN yakni : Kepala SPPG, Akuntan (Pengawas Keuangan), dan Ahli Gizi.
Naniek juga menyoroti peran swasta yang telah menginvestasikan Rp, 90-100 triliun untuk membangun 33.000 hingga 35.000 dapur yang ada di seluruh Indonesia tanpa menggunakan APBN.
“Investasi mitra itu Rp, 3 miliar hingga Rp, 6 miliar per titik jadi kalau tidak ada insentif sewa lalu siapa yang akan mengembalikan investasi mereka ?” tulisnya.
“Dampak Ekonomi Makro.
Selain memberi makan 83 juta anak sekolah, Naniek mengeklaim program ini menyerap jutaan tenaga kerja, menghidupkan 800 ribu UMKM/Koperasi, hingga turut meningkatkan penjualan otomotif karena kebutuhan mobil untuk logistik di setiap dapur.
Naniek, membandingkan anggaran MBG dengan anggaran Bansos Rp, 500 triliun yang menurutnya tidak memiliki efek pengganda ekonomi (multiplayer effect) sebesar program MBG.
CEK FAKTA: Menimbang Pernyataan vs Realita Lapangan
Sebagai penyeimbang berita atau tulisan ini, (counter), berikut adalah beberapa poin yang menjadi sorotan publik dan media mainstream terkait implementasi program MBG:
Benarkah Tidak Ada Kebocoran ?
Fakta : Naniek sendiri dalam tulisannya mengakui adanya potensi kebocoran melalui “jual beli titik dapur” dan monopoli suplaier.
Realita: Media mainstream (seperti Majalah Tempo dan Kompas) sempat menyoroti kerawanan tata kelola pada proyek-proyek besar yang baru dibentuk.
BGN memang telah merespons dengan membentuk tim investigasi, namun efektivitas pengawasan di puluhan ribu titik di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar bagi lembaga baru
Anggaran Rp, 13.000 – Rp, 15.000 : Cukupkah ?
Kritik Media Sosial: Banyak netizen dan ahli gizi di Twitter (X) meragukan angka Rp, 8.000 dapat memenuhi bahan baku standar “4 bintang gizi” yakni (karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur) di wilayah dengan harga pangan tinggi (seperti Papua atau daerah terluar).
Kenyataan: Di beberapa uji coba, porsi makan seringkali didominasi karbohidrat dengan protein yang minimalis. Tantangan HET (Harga Eceran Tertinggi) seringkali tidak relevan dengan harga pasar riil saat terjadi kelangkaan stok pangan.
Investasi Swasta vs Beban APBN
*Analisis Ekonomi: Narasi bahwa ini “bukan duit negara” untuk investasi dapur perlu dicermati. Meski fisik dibangun swasta, pengembalian modal (Rp, 2.000 per porsi sebagai ‘sewa’) tetap bersumber dari APBN yang dibayarkan secara berkala. Artinya, negara tetap membayar biaya investasi tersebut dalam jangka panjang melalui skema kontrak layanan.
Penyerapan Tenaga Kerja
Data Lapangan:
*Klaim penyerapan jutaan tenaga kerja saat ini masih dalam tahap proyeksi atau tahap awal (pilot project). Media mencatat bahwa proses rekrutmen memang masif, namun untuk keberlanjutannya sangat bergantung pada kesehatan fiskal APBN di tahun-tahun mendatang.