AYOSUROBOYO | Pati – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan anggota DPR RI yang kini menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo, jadi salah satu pihak yang diduga menerima aliran uang dugaan korupsi pada proyek rel kereta api di Jawa Tengah.
Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK menyebut penanganan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) yang menyeret nama Sudewo masih terus didalami.
“Benar Saudara SDW ini merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin telah disampaikan terkait dengan update telah dilakukan penahanan terhadap salah satu tersangkanya yaitu saudara RS (Risna Sutriyanto) ASN Kemenhub kata Budi di Kantornya, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Pada sidang November 2023 silam di Pengadilan Tipikor Semarang, KPK pernah menyita uang Rp, 3 miliar dari rumah Sudewo. Barang bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing ditunjukkan oleh jaksa.
Waktu itu, Bupati Pati ini, Sudewo mengklaim uang tersebut merupakan hasil dari gaji sebagai anggota DPR dan usaha. “Uang gaji dari DPR, kan diberikan bentuk tunai,” ujarnya.
WARGA PATI GELAR AKSI
Sementara” Budi juga menegaskan bahwa pengembalian uang tidak akan menghapus pidana seseorang. “Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan pastinya nanti akan kami update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa,” ucapnya.
Di tengah kasus hukum yang menyeret namanya, Sudewo kini mendapat gelombang penolakan dari warganya. Ribuan warga Pati menggelar aksi demo di Kantor Bupati Pati yang menuntut Sudewo mundur setelah ia menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Adapun gejolak itu, Sudewo bahkan sempat menantang warganya untuk demo, sebelum akhirnya dirinya mencabut kebijakan itu dan meminta maaf.
Meski begitu, warga Pati tetap memprotes dan aksi mereka hari- hari ini terlihat berujung kericuhan.
Sementara itu, pihak DPRD Kabupaten Pati pun sepakat membentuk panitia khusus hak angket untuk memproses desakan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo.