Ayosuroboyo |LSM Garad Indonesia pada Selasa siang, 24 Oktober 2024, menggelar aksi demo di tiga lokasi. Diantaranya depan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim), Kantor DPRD Jatim, dan Grahadi, Surabaya.
Aksi demo tersebut dipimpin langsung Achmad Anugrah selaku koordinator lapangan (Koorlap), yang menyuarakan dugaan penyimpanan dana anggaran APBD, terutama terkait program one pesantren one product (OPOP) dan anggaran HUT Pemrov Jatim ke-79.
Terdengar" Achmad Anugrah juga menyoroti terkait dugaan pengarahan dukungan ASN Pemrov Jatim kepada calon gubernur petahana.
 |
| Poster - poster dilentangkan para demonstran dari LSM GARAD yang menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah. |
Baca juga : Didukung Resmi Golkar, Pasangan Bacagub Bacawagub Jawa Timur Khofifah- Emil Siap Bertarung pada Pilkada 2024
Melalui orasi lantang Selasa siang itu, ia mengatakan bahwa program OPOP yang seharusnya mendorong ekonomi pesantren justru terindikasi penuh dengan penyelewengan anggaran dan jabatan. "Dari catatan data yang dimiliki LSM GARAD, Program OPOP diduga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang dekat dengan birokrasi.
Anggaran ini seharusnya dimanfaatkan guna mendorong suatu kemandirian pesantren,namun malah disalahgunakan yang tidak sesuai surat keputusan (SK) Gubernur, terutama ada di Dinas Koperasi dan UKM Jatim.
Ada banyak temuan kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan OPOP. Gubernur dan Sekdaprov harus mengusut persoalan ini, mengingat Ketua OPOP adalah Sekdaprov dan penanggung jawab adalah Gubernur." teriak Achmad Garad sapaan akrabnya di atas mobil komando.
Tak luput dari pandangan Achmad GARAD, dirinya turut menyentil pihak legislatif yang dimana menurutnya DPRD patut disorot dalam melakukan rancangan perundang-undangannya hingga penggodokan anggaran. Bias itu "Terbukti dengan adanya oknum mantan pimpinan yang kini telah menjadi pesakitan. Ini cukup menunjukkan bobroknya legislatif yang seharusnya mewakili rakyat malah menjadi pemain. SK hingga Pergub soal OPOP ini pasti juga melalui DPRD khususnya Komisi E, tapi saat dikonfirmasi malah bungkam semua." Terang Achmad GARAD.
Baca juga : Jadi Ganjalan Gubernur Jatim " Anak Pandai Berprestasi Kebingungan Bersekolah
Garad menuding bahwa dana publikasi HUT Pemprov Jatim ke-79 telah mencapai miliaran rupiah hanya dinikmati oleh segelintir oknum. "Uang rakyat digunakan untuk perayaan HUT Pemprov Jatim seolah menjadi bancakan bagi pejabat dan kroninya. Dimana, transparansi anggaran yang seharusnya menjadi hak publik? Ini bukan hanya pemborosan, tapi penyelewengan yang harus dikejar diusut tuntas," ungkapnya.
Topik terkait bermunculan gambar Khofifah, dengan alasan apresiasi pencapaian kinerja dalam masa jabatan Khofifah-Emil. Hal itu bisa menjadikan dugaan pengarahan dukungan ASN terhadap calon Gubernur petahana, saya berharap Bawaslu dapat untuk turut andil memeriksa ruangan-ruangan di dalam kantor Sekdaprov, kata GARAD.
Baca juga. : Ini Peran Gus Muhdlor dalam Perkaranya Hingga KPK Menahannya
Saya katakan "Pencapaian apa yang dikatakan berhasil. Sedangkan kita tau dan bukan rahasia umum, bahwa saat ini masih adanya persoalan hukum tindak pidana korupsi ditingkat legislatif dan eksekutif, bahkan sampai detik ini saja KPK masih mengelilingi kantor Dinas atau OPD sebagai pengembangan kasus korupsi. Apakah ini yang dinamakan pencapaian?." Teriaknya.
Saat demo di gedung Grahadi, ia juga meminta kepada Pj Gubernur Jatim supaya jangan merasa mempunyai wewenang, sehingga timbul dugaan menyalahgunakan Jabatan untuk membodohi publik. "Kami malu, sebagai masyarakat Jawa Timur. Omon - Omon minta pemilu damai jujur dan adil tapi disisi lain banyak pengondisian berlindung aturan yang dibuat sendiri. Apa masyarakat ini dianggap bodoh semua." hingga menuntut supaya Mendagri mengevaluasi kinerja Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. beber GARAD.
Poster - poster dilentangkan para demonstran yang menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah. Salah satu poster bertuliskan 'dana opop dan HUT Pemprov Jatim dinikmati segelintir elite, mana keadilan bagi kami" RAKYAT ?.
Aparat pada Selasa siang itu mengawal ketat aksi demo yang digelar LSM GARAD. Aksi demontrasi berlangsung damai dan tertib meskipun penuh teriakan kecaman terhadap kebijakan pemprov Jatim yang dinilainya tidak berpihak terhadap rakyat.
LSM Garad Indonesia menuntut kejaksaan negeri tinggi dan KPK untuk segera mengusut dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program OPOP dan penggunaan anggaran HUT Pemprov Jatim. Namun halnya “Jika KPK tidak bertindak, maka kepercayaan publik terhadap kinerja penegakan hukum akan menjadi nilai minus. Sudah saatnya pejabat yang terlibat penyimpangan ini diseret ke meja hijau!” tutup Garad di penghujung orasinya. (Red/bumiarjo1).
