Anggaran Belanja RSUD Dolopo Madiun Jadi Sorotan

Ayosuroboyo |MADIUN - Masih dalam sorotan mengenai anggaran belanja RSUD Dolopo Madiun tahun anggaran 2022 yang menembus besaran Rp 169,719 milyar dimana angka tersebut terbilang paling tinggi dibandingkan dengan anggaran belanja seluruh OPD dilingkungan yang ada di Pemkab Madiun. Namun yang menjadi sorotan yakni harta kekayaan Direktur RSUD Dolopo yang juga ikut menebal.

Anggaran Belanja RSUD Dolopo Madiun Jadi Sorotan

Kini , Sutikno selaku Ketua DPD LPAI Jawa Timur, mengaku mengendus aroma yang tidak biasa. Semacam dugaan rencana jahat terstruktur di lingkaran itu, Sebab, lonjakan anggaran untuk RSUD Dolopo terkesan dipaksakan. Dari Rp 57,321 milyar tahun 2021 menjadi Rp 169,719 milyar pada tahun 2022, atau ada dan terjadi lonjakan hingga 150 persen. Lalu  ada apa? Memang saat itu terjadi wabah covid-19.

“Dari kajian yang telah kita lakukan, pada kurun 2 tahun itu terjadi lonjakan angka cukup besar pada pos belanja jasa medis. Yakni dari Rp 11,714 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp 74,413 milyar pada tahun 2022. Memang dalam kurun waktu itu terjadi wabah covid-19, namun kenaikan anggaran semestinya tidak sebesar itu, kata, Sutikno.

Sutikno menduga lonjakan anggaran yang terbilang jumbo itu berbau akal-akalan. Dalih yang dipakai adalah penanganan covid dan layanan tambahan terkait fasilitas baru berupa ruang rawat inap anak, rawat inap penyakit dalam, rawat inap orthopedic, dan gedung bersalin, terangnya, ditemui di coffe shop Elmi Hotel Surabaya, Senin malam (27/3/2023),

Baca juga : SPK Fiktif Senilai 100 Juta yang Dibuat Mantan Kabid Bakesbangpol Bikin BKD Kaget

“Dua aspek itu sepertinya jurus yang dipakai alasan untuk melambungkan anggaran. Namun fakta yang terjadi cukup miris. Sebagai rumah sakit rujukan covid-19, ternyata pasien RSUD Dolopo tidak sampai 100 orang. Juga layanan tambahan belum bisa dijalankan karena tahun 2022 gedungnya pun belum dibangun. Ini kan terjadi kekonyolan lucu, “ungkap, Sutikno.

Kejanggalan itu diduga kian menguat saat memasuki tahun anggaran 2023. Tercatat, anggaran belanja RSUD Dolopo terjun bebas alias turun di angka Rp 20 milyar. Meski status covid-19 sudah dicabut, namun layanan rawat inap sudah beroperasi. “Pertanyaannya, bagaimana SPJ anggaran Rp 74,413 milyar pada 2022 yang telah dibuat itu? “kan patut menjadi pertanyaan yang membuat masyarakat penasaran?

Alumnus ITS Surabaya ini menjelaskan bahwa belanja jasa medis merupakan belanja untuk imbalan para dokter, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter asisten ahli, psikolog, dan tenaga medis lainnya yang melakukan penanganan langsung kepada pasien.

Lalu, penanganan yang dimaksud mulai tindakan observasi,  diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manuver/perasat, rehabilitasi medis dan atau perawatan medis lainnya. Jadi jasa medis ini adalah belanja dalam bentuk imbalan yang diberikan kepada tenaga medis dalam lingkup rumah sakit. Jelas Sutikno.

Diketahui, RSUD Dolopo Madiun memiliki 311 pegawai mulai dokter, perawat, tenaga medik lainnya baik medis maupun non medis. Dari jumlah itu, 154 berstatus PNS, dan sisanya berstatus tenaga kontrak. “Andaikata anggaran sebesar Rp 74,413 milyar dibagi mereka ke seluruh pegawai, maka setiap orang bakal mengantongi Rp 239 juta lebih. Sebuah angka yang teramat besar dan tidak masuk akal, “ujarnya.

Padahal jumlah dokter di RSUD Dolopo Madiun (versi DPD LPAI Jawa Timur) terbagi antaralain 14 dokter umum (8 PNS, 6 non PNS), 4 dokter spesialis (2 PNS, 2 non PNS), 9 dokter spesialis (5 PNS, 4 non PNS). “Jika jumlah biaya maksimal tenaga dokter terserap semua, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 25 milyar. Padahal tahun 2023 hanya tersedia Rp 20 milyar. Bagaimana logikanya? “ujarnya bertanya.

Disisi lain, harta kekayaan Direktur RSUD Dolopo Madiun, dr Purnomo Hadi, terjadi penggelembungan Rp, 4,214 milyar yang tergolong tiba-tiba. Yakni pada tahun 2020 Dari Rp 20,357 milyar menjadi Rp 24,572 milyar pada tahun 2021. Artinya lonjakan harta yang terjadi dalam kurun satu tahun terbilang wow/ fantastis.

Baca juga : Ini Peran Gus Muhdlor dalam Perkaranya Hingga KPK Menahannya

Sutikno menegaskan bahwa angka tersebut merujuk pada Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2020 dan tahun 2021 yang masuk ke KPK. 

Pertanyaannya, dari mana seorang dr Purnomo Hadi yang PNS bisa dengan cepat mengantongi Rp 4 milyar dalam setahun? Apakah dia memiliki bisnis lain? Hingga berita ini ditulis, konfirmasi dari Direktur RSUD Dolopo belum berhasil dikantongi. (red/bumiarjo1).

Catatan : 

1. Permintaan untuk ralat, koreksi, revisi atau hak jawab terkait artikel yang telah diterbitkan diatas oleh www.ayosuroboyo.my.id berdasarkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang Undang Pokok Pers.

2. Ralat bisa melalui nomor WhatsApp maupun pengiriman surat elektronik ke email redaksi : okiktewel@gmail.com dengan menggunakan subjek: HAK JAWAB. Dalam surat elektronik tersebut, disebutkan bagian yang dianggap tidak tepat tautan dari artikel, serta pemohon wajib menyebutkan dengan jelas.